Pemerintah Pastikan Digitalisasi Administrasi Kependudukan Berjalan di 63 Provinsi
Pemerintah menegaskan bahwa digitalisasi administrasi kependudukan akan dijalankan bertahap dengan evaluasi berkala. Badan legislasi berjanji menyampaikan perkembangan digitalisasi administrasi kependudukan secara berkala kepada publik.
Data yang dihimpun redaksi menunjukkan tren serupa terjadi di beberapa wilayah lain. Pihak terkait menyebut data awal masih akan dilengkapi sebelum diumumkan secara resmi.
Di sejumlah titik, aktivitas berjalan seperti biasa meski sebagian warga masih menunggu kepastian. Pengamat menilai langkah tersebut perlu disertai penjelasan yang mudah dipahami publik.
Seorang warga mengatakan dirinya berharap hasilnya benar-benar dirasakan, bukan sekadar wacana. Beberapa narasumber meminta agar proses berjalan terbuka sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi.
Petugas di lapangan mengaku telah menyiapkan skenario cadangan bila kondisi berubah. Hasil pemantauan menunjukkan situasi relatif terkendali dengan koordinasi antarinstansi.
Bagi sebagian warga Kendari, digitalisasi administrasi kependudukan bukan hal baru, tetapi perkembangannya kali ini terasa berbeda. Perkembangan lengkap akan disajikan dalam laporan lanjutan.
Topik: Kebijakan Publik Nasional
Penulis: Farah Rahmawati